• Skip to content
  • Mahkamah Agung RI
  • Kepaniteraan
  • Badilmiltun
  • Bua
  • Badan Pengawasan
  • Litbangkumdil
  • Badilum
  • Badilag
  • Home
  • Tentang Pengadilan
    • Kata Pengantar Kadilmiltama
    • Visi dan Misi
    • Profile Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan Militer
      • Struktur Organisasi
      • Profile Pegawai
        • Kadilmiltama
        • Wakadilmiltama
        • Hakim Militer Utama
        • Panitera
        • Sekretaris
        • Panitera Muda Hukum
        • Panitera Muda Pidana
        • Panitera Muda Tum
        • Panitera Pengganti
        • Kabag Umum dan Keuangan
          • Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
          • Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
        • Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
          • Kasubbag RenProg dan Anggaran
          • Kasubbag Kepegawaian dan TI
        • Personil
          • TNI
          • PNS
    • Tugas Pokok dan Fungsi
  • Layanan Publik
    • Layanan Informasi Pengadilan
      • Jam Kerja Pelayanan Publik
      • Tata Tertib Persidangan
      • Informasi Pelayanan SMS
    • Layanan Informasi Perkara
      • Direktori Putusan
      • Penelusuran Perkara
    • Layanan Informasi Publik
      • Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi
      • Produk Layanan dan Kategori Informasi
    • Rencana Sidang
    • Tata Tertib Persidangan
    • LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYRAKAT
    • LAPORAN LRA
      • LRA DIPA 01
      • LRA DIPA 05
    • Alur Penyelesaian Perkara
    • e-LHKPN
    • RKAKL
    • PTSP Online
    • LHKASN
    • DAFTAR BMN
    • KEP KADILMILTAMA
    • Laporan Penanganan Pengaduan
    • IKPA
  • Layanan Hukum
    • Bagan Penyelesaian Perkara
      • Hukum Disiplin Murni
      • Hukum Disiplin Tidak Murni
      • Hukum Pidana
    • Kode Etik Hakim
    • Kode Etik Panitera
    • Kode Etik Aparatur Sipil Negara
    • Layanan Pengaduan
    • Proses Penyelesaian Perkara Pidana
  • PENGADUAN
    • Prosedur Pengaduan
    • Layanan Pengaduan
    • Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
    • Mekanisme Pelayanan Pengaduan
    • HAK-HAK PELAPOR
    • SP4N LAPOR
  • Akses Link
    • LPSE
    • KOMDANAS
    • Perpustakaan
    • Sipanser
    • Sipomiltama
    • E-Paper
  • e-Jurnal

PENGADILAN MILITER UTAMA

badge
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/714246WhatsApp_Image_2019_11_05_at_15.05.35.jpeglink
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/806599WhatsApp_Image_2019_11_05_at_15.02.36.jpglink
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/575332zonain.jpglink
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/521563NILAI_IKM___IPAK.jpglink
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/88805748.pnglink

KADILMILTAMA

  • Berita Terbaru
  • DILMILTAMA
  • SAKIP
  • DIPA
  • Agen Perubahan
  • Role Model
  • Statistik Pegawai
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Militer Utama

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Militer Utama

Jakarta, 23 Mei 2023. Kepala Pengadilan Militer Utama Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H., M...

Tanggal 23 May 2023

Kegiatan Apel Gabungan di Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta

Kegiatan Apel Gabungan di Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta

Jakarta, 8 Mei 2023. Seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 ...

Tanggal 08 May 2023

Kegiatan Apel Pagi Perdana setelah Cuti Bersama Idul Fitri 1444 H

Kegiatan Apel Pagi Perdana setelah Cuti Bersama Idul Fitri 1444 H

Jakarta, 26 April 2023. Kepala Pengadilan Militer Utama Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H.,...

Tanggal 26 Apr 2023

Upacara Bendera 17-an di Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta

Upacara Bendera 17-an di Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta

Jakarta, 17 April 2023. Bertempat di Lapangan Apel Dilmilti II Jakarta, seluruh persone...

Tanggal 17 Apr 2023

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Militer Utama

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Militer Utama

Jakarta, 23 Mei 2023. Kepala Pengadilan Militer Utama Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H., M...

Tanggal 23 May 2023

Kegiatan Apel Gabungan di Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta

Kegiatan Apel Gabungan di Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta

Jakarta, 8 Mei 2023. Seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 ...

Tanggal 08 May 2023

Kegiatan Apel Pagi Perdana setelah Cuti Bersama Idul Fitri 1444 H

Kegiatan Apel Pagi Perdana setelah Cuti Bersama Idul Fitri 1444 H

Jakarta, 26 April 2023. Kepala Pengadilan Militer Utama Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H.,...

Tanggal 26 Apr 2023

Upacara Bendera 17-an di Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta

Upacara Bendera 17-an di Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta

Jakarta, 17 April 2023. Bertempat di Lapangan Apel Dilmilti II Jakarta, seluruh persone...

Tanggal 17 Apr 2023

SAKIP DILMILTAMA 2023

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

3. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

4. REVIU RENSTRA DILMILTAMA 2023

5. LKJIP DILMILTAMA 2022

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

7. RENCANA AKSI KINERJA DILMILTAMA 2023

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA-005.01.2.663161/2022

NOMOR : SP DIPA-005.05.2.663162/2022

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.663161/2023

NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.663162/2023

Surat Keputusan kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: Miltama/Kep/45/III/2022

Tentang Penunjukan Pegawai sebagai Agen Perubahan di Pengadilan Militer Utama Tahun 2022

 

FOKUS PENGADILAN MILITER UTAMA

  • PERATURAN
  • Lap Perkara
  • RU Pengadaan
  • PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN MILITER UTAMA
  • PERMENPAN RB NO TAHUN 2021
  • KEP KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022
  • SE PENGGUNAAN INOVASI AVIRMILTAMA
  • SE KADILMILTAMA TENTANG BIAYA PERKARA

 

Perkara TK. Banding dan Perkara Perbedaan Pendapat

Laporan Perkara Bulan Januari-Desember Tahun 2022

Rencana Umum Pengadaan

TAHUN 2022

PENGADUAN

Layanan Pengaduan

Search

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN MILITER UTAMA

 

 

BETAPA PENTINGNYA INSTANSI PEMERINTAH BERPREDIKAT WBK DAN WBBM

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

KONSEP ZONA INTEGRITAS

Key Points :

• Pembangunan zona integritas terinspirasi dari konsep “island of integrity” yang merupakan praktek lebih jauh dari eksistensi pengembangan keilmuan administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Island of integrity merupakan suatu kondisi dimana unit kerja instansi pemerintah yang “imun” dan mampu memberikan tata kelola yang terbaik meskipun instansi pemerintah disekitarnya didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang buruk

• Dalam literatur administrasi publik, “island of integrity” juga diberi

istilah yang berbeda seperti “islands of excellence” (Therkildsen 2008), “islands of effectiveness” (Crook 2012)”, “pockets of effectiveness” (Leonard 2008; Roll 2011a) dan “pockets of efficiency” (Geddes 1994). Namun di tengah berbagai istilah berbeda yang digunakan kesemuanya mengarah kepada bagaimana membangun instansi pemerintah yang berintegritas di tengah situasi dimana supra sistem.

Dampak dari pelaksanaan island of integrity setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi (corruption-free performance);

2. Efisiensi yang lebih besar;

3. Mempengaruhi sistem yang lebih luas (Zuniga, 2018).

MEKANISME PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN.

  • Tahap I Pencanangan Zona Integritas
  • Tahap II Penetapan Unit Kerja
  • Tahap III Pembangunan Unit Kerja
  • Tahap IV Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

BEBERAPA SARAN :

Beberapa tips sehubungan dengan penilaian ZI Menuju WBK melalui pemenuhan dokumen yang dilakukan dengan Kertas Kerja Evaluasi dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dokumen hendaknya disajikan dalam bentuk e-doc dengan desain yang simple namun menarik.

2. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk penilaian adalah dalam kurun waktu 2 tahun, misal penilaian tahun 2021, maka dokumen yang dipersiapkan adalah dokumen tahun 2019 dan 2018.

3. Penjelasan dokumen yang harus disiapkan dapat dicermati pada Kertas Kerja Evaluasi Pembangunan dan Penilaian ZI Menuju WBK

Lanjut:.........

Referensi :

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021.

 

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

QR CODE PENYANDANG DISABILITAS

E-COURT PENGADILAN MILITER

PANDUAN PTSP ONLINE

KOMITMEN PELAYAN DILMILTAMA

MEDIA SOSIAL

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini833
mod_vvisit_counterKemarin1517
mod_vvisit_counterMinggu ini833
mod_vvisit_counterMinggu Lalu11529
mod_vvisit_counterBulan ini34968
mod_vvisit_counterBulan Lalu32590
mod_vvisit_counterAll days332030
Visitors Counter

Survei Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi merupakan salah satu upaya dan referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Militer Utama.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Untuk memudahkan kami dalam pengolahan data Survey Indeks Persepsi Korupsi, maka kami menyediakan form survey elektronik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengisi form Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Militer Utama

Silahkan isi form Elektronik Survei melalui link dibawah ini (klik Gambar).

JAJAK PENDAPAT

Bagaimana menurut anda dengan adanya fasilitas web ini ?

DILMILTI I MEDAN & Jajarannya

  • DILMILTI I Medan
  • DILMIL I-01 Banda Aceh
  • DILMIL I-02 Medan
  • DILMIL I-03 Padang
  • DILMIL I-04 Palembang
  • DILMIL I-05 Pontianak
  • DILMIL I-06 Banjar Masin
  • DILMIL I-07 Balikpapan

DILMILTI II Jakarta & Jajarannya

  • DILMILTI II Jakarta
  • DILMIL II-08 Jakarta
  • DILMIL II-09 Bandung
  • DILMIL II-10 Semarang
  • DILMIL II-11 Yogyakarta

DILMILTI III Surabaya & Jajarannya

  • DILMILTI III Surabaya
  • DILMIL III-12 Surabaya
  • DILMIL III-13 Madiun
  • DILMIL III-14 Denpasar
  • DILMIL III-15 Kupang
  • DILMIL III-16 Makasar
  • DILMIL III-17 Manado
  • DILMIL III-18 Ambon
  • DILMIL III-19 Jayapura
Copyright © 2023 | Pengadilan Militer Utama. All rights reserved.