• Skip to content
  • Mahkamah Agung RI
  • Kepaniteraan
  • Badilmiltun
  • Bua
  • Badan Pengawasan
  • Litbangkumdil
  • Badilum
  • Badilag
  • Home
  • Tentang Pengadilan
    • Kata Pengantar Kadilmiltama
    • Visi dan Misi
    • Profile Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan Militer
      • Struktur Organisasi
      • Profile Pegawai
        • Kadilmiltama
        • Wakadilmiltama
        • Hakim Militer Utama
        • Panitera
        • Sekretaris
        • Panitera Muda Hukum
        • Panitera Muda Pidana
        • Panitera Muda Tum
        • Panitera Pengganti
        • Kabag Umum dan Keuangan
          • Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
          • Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
        • Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
          • Kasubbag RenProg dan Anggaran
          • Kasubbag Kepegawaian dan TI
        • Personil
          • TNI
          • PNS
    • Tugas Pokok dan Fungsi
  • Layanan Publik
    • Layanan Informasi Pengadilan
      • Jam Kerja Pelayanan Publik
      • Tata Tertib Persidangan
      • Informasi Pelayanan SMS
    • Layanan Informasi Perkara
      • Direktori Putusan
      • Penelusuran Perkara
    • Layanan Informasi Publik
      • Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi
      • Produk Layanan dan Kategori Informasi
    • Rencana Sidang
    • Tata Tertib Persidangan
    • LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYRAKAT
    • LAPORAN LRA
      • LRA DIPA 01
      • LRA DIPA 05
    • Alur Penyelesaian Perkara
    • e-LHKPN
    • RKAKL
    • PTSP Online
    • LHKASN
    • DAFTAR BMN
    • KEP KADILMILTAMA
  • Layanan Hukum
    • Bagan Penyelesaian Perkara
      • Hukum Disiplin Murni
      • Hukum Disiplin Tidak Murni
      • Hukum Pidana
    • Kode Etik Hakim
    • Kode Etik Panitera
    • Kode Etik Aparatur Sipil Negara
    • Layanan Pengaduan
    • Proses Penyelesaian Perkara Pidana
  • PENGADUAN
    • Prosedur Pengaduan
    • Layanan Pengaduan
    • Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
    • Mekanisme Pelayanan Pengaduan
    • HAK-HAK PELAPOR
    • SP4N LAPOR
  • Akses Link
    • LPSE
    • KOMDANAS
    • Perpustakaan
    • Sipanser
    • Sipomiltama
    • E-Paper
  • e-Jurnal

PENGADILAN MILITER UTAMA

badge
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/714246WhatsApp_Image_2019_11_05_at_15.05.35.jpeglink
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/806599WhatsApp_Image_2019_11_05_at_15.02.36.jpglink
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/575332zonain.jpglink
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/521563NILAI_IKM___IPAK.jpglink
https://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/88805748.pnglink

KADILMILTAMA

  • Berita Terbaru
  • DILMILTAMA
  • SAKIP
  • DIPA
  • Agen Perubahan
  • Role Model
  • Statistik Pegawai
Sidang Perbedaan Pendapat yang dipimpin oleh Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua

Sidang Perbedaan Pendapat yang dipimpin oleh Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua

Jakarta, 25 Januari 2023. Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, telah dil...

Tanggal 25 Jan 2023

Acara Peresmian Pembangunan dan Renovasi Gedung di Lingkungan Mahkamah Agung RI secara daring

Acara Peresmian Pembangunan dan Renovasi Gedung di Lingkungan Mahkamah Agung RI secara daring

Jakarta, 25 Januari 2023. Wakadilmiltama Brigjen TNI Apel Ginting, S.H., M.H. beserta H...

Tanggal 25 Jan 2023

Acara Pembekalan oleh KASAD secara daring

Acara Pembekalan oleh KASAD secara daring

Jakarta, 25 Januari 2023. Bertempat di ruang sidang Dilmiltama, Wakadilmiltama Brigjen ...

Tanggal 25 Jan 2023

PELAKSANAAN UPACARA 17-AN DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER SE-JAKARTA

PELAKSANAAN UPACARA 17-AN DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER SE-JAKARTA

Jakarta, 17 Januari 2023.Seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil...

Tanggal 17 Jan 2023

Sidang Perbedaan Pendapat yang dipimpin oleh Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua

Sidang Perbedaan Pendapat yang dipimpin oleh Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua

Jakarta, 25 Januari 2023. Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, telah dil...

Tanggal 25 Jan 2023

Acara Peresmian Pembangunan dan Renovasi Gedung di Lingkungan Mahkamah Agung RI secara daring

Acara Peresmian Pembangunan dan Renovasi Gedung di Lingkungan Mahkamah Agung RI secara daring

Jakarta, 25 Januari 2023. Wakadilmiltama Brigjen TNI Apel Ginting, S.H., M.H. beserta H...

Tanggal 25 Jan 2023

Acara Pembekalan oleh KASAD secara daring

Acara Pembekalan oleh KASAD secara daring

Jakarta, 25 Januari 2023. Bertempat di ruang sidang Dilmiltama, Wakadilmiltama Brigjen ...

Tanggal 25 Jan 2023

PELAKSANAAN UPACARA 17-AN DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER SE-JAKARTA

PELAKSANAAN UPACARA 17-AN DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER SE-JAKARTA

Jakarta, 17 Januari 2023.Seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil...

Tanggal 17 Jan 2023

SAKIP DILMILTAMA 2022SAKIP DILMILTAMA 2021

1. PKT DILMILTAMA 2022

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

3. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

5. RENSTRA DILMILTAMA 2020-2024

6. IKU DILMILTAMA 2022

7. LKJIP DILMILTAMA 2021

8. PROGRAM KERJA 2022

1. PKT DILMILTAMA 2021

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

3. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

5. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021

6. RENSTRA DILMILTAMA 2020-2024

7. IKU DILMILTAMA 2021

8. LKJIP DILMILTAMA 2020

9. PROGRAM KERJA 2021

20. CETAK BIRU MAHKAMAH AGUNG RI 2010-2035

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : SP DIPA-005.01.2.663161/2021

NOMOR : SP DIPA-005.05.2.663162/2021

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA-005.01.2.663161/2022

NOMOR : SP DIPA-005.05.2.663162/2022

Surat Keputusan kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: Miltama/Kep/45/III/2022

Tentang Penunjukan Pegawai sebagai Agen Perubahan di Pengadilan Militer Utama Tahun 2022

 

FOKUS PENGADILAN MILITER UTAMA

  • PERATURAN
  • Lap Perkara
  • RU Pengadaan
  • PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN MILITER UTAMA
  • PERMENPAN RB NO TAHUN 2021
  • KEP KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022
  • SE PENGGUNAAN INOVASI AVIRMILTAMA
  • SE KADILMILTAMA TENTANG BIAYA PERKARA

 

Perkara TK. Banding dan Perkara Perbedaan Pendapat

Laporan Perkara Bulan Januari-Desember Tahun 2022

Rencana Umum Pengadaan

TAHUN 2022

PENGADUAN

Layanan Pengaduan

Search

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN MILITER UTAMA

 

 

BETAPA PENTINGNYA INSTANSI PEMERINTAH BERPREDIKAT WBK DAN WBBM

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

KONSEP ZONA INTEGRITAS

Key Points :

• Pembangunan zona integritas terinspirasi dari konsep “island of integrity” yang merupakan praktek lebih jauh dari eksistensi pengembangan keilmuan administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Island of integrity merupakan suatu kondisi dimana unit kerja instansi pemerintah yang “imun” dan mampu memberikan tata kelola yang terbaik meskipun instansi pemerintah disekitarnya didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang buruk

• Dalam literatur administrasi publik, “island of integrity” juga diberi

istilah yang berbeda seperti “islands of excellence” (Therkildsen 2008), “islands of effectiveness” (Crook 2012)”, “pockets of effectiveness” (Leonard 2008; Roll 2011a) dan “pockets of efficiency” (Geddes 1994). Namun di tengah berbagai istilah berbeda yang digunakan kesemuanya mengarah kepada bagaimana membangun instansi pemerintah yang berintegritas di tengah situasi dimana supra sistem.

Dampak dari pelaksanaan island of integrity setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi (corruption-free performance);

2. Efisiensi yang lebih besar;

3. Mempengaruhi sistem yang lebih luas (Zuniga, 2018).

MEKANISME PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN.

  • Tahap I Pencanangan Zona Integritas
  • Tahap II Penetapan Unit Kerja
  • Tahap III Pembangunan Unit Kerja
  • Tahap IV Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

BEBERAPA SARAN :

Beberapa tips sehubungan dengan penilaian ZI Menuju WBK melalui pemenuhan dokumen yang dilakukan dengan Kertas Kerja Evaluasi dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dokumen hendaknya disajikan dalam bentuk e-doc dengan desain yang simple namun menarik.

2. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk penilaian adalah dalam kurun waktu 2 tahun, misal penilaian tahun 2021, maka dokumen yang dipersiapkan adalah dokumen tahun 2019 dan 2018.

3. Penjelasan dokumen yang harus disiapkan dapat dicermati pada Kertas Kerja Evaluasi Pembangunan dan Penilaian ZI Menuju WBK

Lanjut:.........

Referensi :

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021.

 

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

QR CODE PENYANDANG DISABILITAS

E-COURT PENGADILAN MILITER

PANDUAN PTSP ONLINE

KOMITMEN PELAYAN DILMILTAMA

MEDIA SOSIAL

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini443
mod_vvisit_counterKemarin1481
mod_vvisit_counterMinggu ini7857
mod_vvisit_counterMinggu Lalu7231
mod_vvisit_counterBulan ini443
mod_vvisit_counterBulan Lalu86966
mod_vvisit_counterAll days189136
Visitors Counter

Survei Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi merupakan salah satu upaya dan referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Militer Utama.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Untuk memudahkan kami dalam pengolahan data Survey Indeks Persepsi Korupsi, maka kami menyediakan form survey elektronik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengisi form Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Militer Utama

Silahkan isi form Elektronik Survei melalui link dibawah ini (klik Gambar).

JAJAK PENDAPAT

Bagaimana menurut anda dengan adanya fasilitas web ini ?

DILMILTI I MEDAN & Jajarannya

  • DILMILTI I Medan
  • DILMIL I-01 Banda Aceh
  • DILMIL I-02 Medan
  • DILMIL I-03 Padang
  • DILMIL I-04 Palembang
  • DILMIL I-05 Pontianak
  • DILMIL I-06 Banjar Masin
  • DILMIL I-07 Balikpapan

DILMILTI II Jakarta & Jajarannya

  • DILMILTI II Jakarta
  • DILMIL II-08 Jakarta
  • DILMIL II-09 Bandung
  • DILMIL II-10 Semarang
  • DILMIL II-11 Yogyakarta

DILMILTI III Surabaya & Jajarannya

  • DILMILTI III Surabaya
  • DILMIL III-12 Surabaya
  • DILMIL III-13 Madiun
  • DILMIL III-14 Denpasar
  • DILMIL III-15 Kupang
  • DILMIL III-16 Makasar
  • DILMIL III-17 Manado
  • DILMIL III-18 Ambon
  • DILMIL III-19 Jayapura
Copyright © 2023 | Pengadilan Militer Utama. All rights reserved.