Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

KONSEP ZONA INTEGRITAS

Key Points :

• Pembangunan zona integritas terinspirasi dari konsep “island of integrity” yang merupakan praktek lebih jauh dari eksistensi pengembangan keilmuan administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Island of integrity merupakan suatu kondisi dimana unit kerja instansi pemerintah yang “imun” dan mampu memberikan tata kelola yang terbaik meskipun instansi pemerintah disekitarnya didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang buruk

• Dalam literatur administrasi publik, “island of integrity” juga diberi

istilah yang berbeda seperti “islands of excellence” (Therkildsen 2008), “islands of effectiveness” (Crook 2012)”, “pockets of effectiveness” (Leonard 2008; Roll 2011a) dan “pockets of efficiency” (Geddes 1994). Namun di tengah berbagai istilah berbeda yang digunakan kesemuanya mengarah kepada bagaimana membangun instansi pemerintah yang berintegritas di tengah situasi dimana supra sistem.

Dampak dari pelaksanaan island of integrity setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi (corruption-free performance);

2. Efisiensi yang lebih besar;

3. Mempengaruhi sistem yang lebih luas (Zuniga, 2018).

MEKANISME PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN.

• Tahap I Pencanangan Zona Integritas

• Tahap II Penetapan Unit Kerja

• Tahap III Pembangunan Unit Kerja

• Tahap IV Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

BEBERAPA SARAN :

Beberapa tips sehubungan dengan penilaian ZI Menuju WBK melalui pemenuhan dokumen yang dilakukan dengan Kertas Kerja Evaluasi dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dokumen hendaknya disajikan dalam bentuk e-doc dengan desain yang simple namun menarik.

2. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk penilaian adalah dalam kurun waktu 2 tahun, misal penilaian tahun 2021, maka dokumen yang dipersiapkan adalah dokumen tahun 2019 dan 2018.

3. Penjelasan dokumen yang harus disiapkan dapat dicermati pada Kertas Kerja Evaluasi Pembangunan dan Penilaian ZI Menuju WBK

Lanjut:.........

Referensi :

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021.

Indeks Persepsi Korupsi merupakan salah satu upaya dan referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Militer Utama.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Untuk memudahkan kami dalam pengolahan data Survey Indeks Persepsi Korupsi, maka kami menyediakan form survey elektronik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengisi form Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Militer Utama

Silahkan isi form Elektronik Survei melalui link dibawah ini (klik Gambar).