Friday, 01 November 2013 05:06 Editor
Print

HUMAS MA-LAMPUNG: “Program CTS (Case Tracking System) baru diwajibkan pada awal Januari 2014. Tetapi, kami dengan bangga mengatakan bahwa demi memberikan pelayanan yang baik, tranparan, dan cepat kepada masyarakat, pengadilan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri di bawahnya sudah mengaktifkan CTS. Jadi siapappun, berapa pun nomor perkaranya dan dari mana pun asal pengadilannya, bisa mengakses informasinya dengan mudah di CTS." Jelas wakil Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Dr. H. Soedarmadji, SH., M.Hum, pada acara Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Hotel Grand Elty Lampung (1/11).

Selain itu, demi memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat pencari keadilan, Pengadilan-Pengadilan di Lampung juga aktif melakukan sidang keliling atau sidang di tempat. “Program menjemput bola ini bertujuan untuk mengurangi biaya perkara bagi mereka yang tidak mampu atau berada di daerah yang sulit menjangkau pengadilan. Program ini juga berfungsi untuk mengurangi tumpukan perkara.” Jelas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lampung di acara yang sama.

Selain empat lingkungan peradilan Lampung (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer 1-04), Kunker ini juga diikuti oleh mitra lembaga hukum Lampung lainnya, seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kemenkumham, dan Badan Narkotika Nasional. “dikumpulkannya lembaga-lembaga hukum ini agar kita bisa mengetahui masalah masing-masing lembaga dan mendapatkan solusi dari aparatur hukum lain. Seperti masalah narkoba misalnya.” Terang Azis Syamsudiin selaku ketua Rombongan Komisi III. Politisi Golkar ini menekankan kerja sama antara aparatur penegak hukum agar tidak terjadi over capacity di Lapas, terutama untuk Lapas Narkoba, bagaimana caranya? Azis berharap pada semua penegak hukum di Lampung agar bisa mencari solusi bersama, apakah diklasifikasi dari jenis kejahatannya atau usia. Selain itu agar bisa menerapkan restorative justice. “Dan saya mengusulkan agar melakukan sidak tes urin. Sidak ini bertujuan untuk menghindari aparatur hukum dari bahaya narkoba. Saya kira, kita semua sepakat akan hal ini.” jelas Azis. Acara kunker ini ditutup dengan foto bersama dan saling bertukar cindera mata. (Humas)