• Skip to content
  • Mahkamah Agung RI
  • Kepaniteraan
  • Badilmiltun
  • Bua
  • Badan Pengawasan
  • Litbangkumdil
  • Badilum
  • Badilag
  • Home
  • Tentang Pengadilan
    • Kata Pengantar Kadilmiltama
    • Visi dan Misi
    • Profile Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan Militer
      • Struktur Organisasi
      • Profile Pegawai
        • Kadilmiltama
        • Wakadilmiltama
        • Hakim Militer Utama
        • Panitera
        • Sekretaris
        • Panitera Muda Hukum
        • Panitera Muda Pidana
        • Panitera Muda Tum
        • Panitera Pengganti
        • Kabag Umum dan Keuangan
          • Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
          • Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
        • Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
          • Kasubbag RenProg dan Anggaran
          • Kasubbag Kepegawaian dan TI
        • Personil
          • TNI
          • PNS
    • Tugas Pokok dan Fungsi
  • Layanan Publik
    • Layanan Informasi Pengadilan
      • Jam Kerja Pelayanan Publik
      • Tata Tertib Persidangan
      • Informasi Pelayanan SMS
    • Layanan Informasi Perkara
      • Direktori Putusan
      • Penelusuran Perkara
    • Layanan Informasi Publik
      • Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi
      • Produk Layanan dan Kategori Informasi
    • Rencana Sidang
    • Tata Tertib Persidangan
    • LAPORAN
      • LAPORAN REALISASI ANGGARAN
    • ZONA INTEGRITAS
    • Alur Penyelesaian Perkara
    • e-LHKPN
    • RKAKL
  • Layanan Hukum
    • Bagan Penyelesaian Perkara
      • Hukum Disiplin Murni
      • Hukum Disiplin Tidak Murni
      • Hukum Pidana
    • Kode Etik Hakim
    • Kode Etik Panitera
    • Layanan Pengaduan
    • Proses Penyelesaian Perkara Pidana
  • Berita
  • PENGADUAN
    • Prosedur Pengaduan
    • Layanan Pengaduan
    • Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
    • Mekanisme Pelayanan Pengaduan
    • HAK-HAK PELAPOR
  • Akses Link
    • LPSE
    • KOMDANAS
    • Perpustakaan
  • e-Jurnal

MAHKAMAH AGUNG RI

badge
http://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/714246WhatsApp_Image_2019_11_05_at_15.05.35.jpeglink
http://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/806599WhatsApp_Image_2019_11_05_at_15.02.36.jpglink
http://www.dilmiltama.go.id/home/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/575332zonain.jpglink

KADILMILTAMA

  • Berita Terbaru
  • Mahkamah Agung RI
  • DILMILTAMA
  • SAKIP
  • DIPA
Aspers Panglima TNI: BINPERSMAN di Jajaran MA RI/Ditjen Badilmiltun/Peradilan

Aspers Panglima TNI: BINPERSMAN di Jajaran MA RI/Ditjen Badilmiltun/Peradilan

Jakarta, 15 Maret 2021, Aspers Panglima  Marsda TNI Diyah Yudanardi di sambut oleh Kadil...

Tanggal 15 Mar 2021

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MELANTIK KADILMILTAMA BRIGJEN TNI  Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MELANTIK KADILMILTAMA BRIGJEN TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum

Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melantik Kepala Pengadilan Militer Utam...

Tanggal 08 Feb 2021

Pelaksanaan Rapid Test Personel Pengadilan Militer Utama dari PUSKES MABES TNI

Pelaksanaan Rapid Test Personel Pengadilan Militer Utama dari PUSKES MABES TNI

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diiden...

Tanggal 13 Jan 2021

PENGADILAN MILITER UTAMA MERAIH PREDIKAT WBBM

PENGADILAN MILITER UTAMA MERAIH PREDIKAT WBBM

Kepala Pengadilan Militer Utama Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, berhasil me...

Tanggal 23 Dec 2020

KETUA MA MELANTIK TUADA TUN DAN 13 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

KETUA MA MELANTIK TUADA TUN DAN 13 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Melantik ket...

Tanggal 11 Jun 2013

KETUA MA LANTIK KETUA BPK

KETUA MA LANTIK KETUA BPK

Jakarta – Humas, Ketua Mahkamah Agung DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Melantikan Ketua Bad...

Tanggal 30 Apr 2014

KABUA : “WAKIL SEKRETARIS (WASEK) KOORDINATOR DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN”

KABUA : “WAKIL SEKRETARIS (WASEK) KOORDINATOR DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN”

Jakarta-Humas: Hal terpenting yang harus mendapat perhatian serius dari pengelolaan angg...

Tanggal 30 Oct 2013

HUMAS MA SELENGGARAKAN IN HOUSE TRAINING KEHUMASAN

HUMAS MA SELENGGARAKAN IN HOUSE TRAINING KEHUMASAN

Denpasar-Humas: Demi meningkatkan kemampuan pejabat pengadilan dalam hal kehumasan. Huma...

Tanggal 25 Jun 2013

Aspers Panglima TNI: BINPERSMAN di Jajaran MA RI/Ditjen Badilmiltun/Peradilan

Aspers Panglima TNI: BINPERSMAN di Jajaran MA RI/Ditjen Badilmiltun/Peradilan

Jakarta, 15 Maret 2021, Aspers Panglima  Marsda TNI Diyah Yudanardi di sambut oleh Kadil...

Tanggal 15 Mar 2021

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MELANTIK KADILMILTAMA BRIGJEN TNI  Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MELANTIK KADILMILTAMA BRIGJEN TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum

Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melantik Kepala Pengadilan Militer Utam...

Tanggal 08 Feb 2021

Pelaksanaan Rapid Test Personel Pengadilan Militer Utama dari PUSKES MABES TNI

Pelaksanaan Rapid Test Personel Pengadilan Militer Utama dari PUSKES MABES TNI

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diiden...

Tanggal 13 Jan 2021

PENGADILAN MILITER UTAMA MERAIH PREDIKAT WBBM

PENGADILAN MILITER UTAMA MERAIH PREDIKAT WBBM

Kepala Pengadilan Militer Utama Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, berhasil me...

Tanggal 23 Dec 2020

SAKIP DILMILTAMA 2021

1. PKT DILMILTAMA 2021

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

3. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

5. RENSTRA DILMILTAMA 2020-2024

6. IKU DILMILTAMA 2021

7. LKJIP DILMILTAMA 2021

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.663162/2020

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.663161/2020

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.663161/2020

FOKUS PENGADILAN MILITER UTAMA

  • EDARAN
  • PENGUMUMAN
  • Lap Perkara
Prev Next

Surat Edaran Pengadilan Militer Utama No. SE/09/II/2010 tentang Biaya Perkara

SURAT EDARAN : SE/06/III/2020 PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19

SURAT EDARAN "KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

SURAT EDARAN Nomor SE/27/OT.01.2/X/2014

SURAT EDARAN Nomor:SE/18/VII/2014

PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 2014

SURAT EDARAN : MILTAMA/B/19/I/2014

PENANDATANGANAN SURAT KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PNS DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Prev Next

Upacara Bendera Dalam Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI Ke-72

PEMBUKAAN UNTUK PENERIMAAN PESERTA SELEKSI CALON HAKIM MILITER TAHUN ANGGARAN 2017

Seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan tinggi pratama eselon II/a dan II/b di 4 (empat) lingkungan Peradilan Tahun 2016

KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NO KEP/190/III/2014

PENGUMUMAN PELAKSANA PENYEDIA BARANG/JASA PAKAIN PEGAWAI 2014

PENGUMUMAN PELAKSANA PENYEDIA BARANG/JASA PERAWATAN GEDUNG 2014

PENGUMUMAN PENYEDIA SIAD-DILMILTAMA

BERITA DUKA CITA

PENGUMUMAN PENYEDIA SIAD-DILMILTAMA

FORMULIR PENGALIHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PERSONIL TNI MELALUI BPJS

SPRIN/233/IX/2013: Tentang kenaikan pangkat

SPRIN/230/IX/2013 : tentang Pemberhentian dari jabatan lama

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2013

Hasil Rapat TPM Lingkungan Peradilan Militer 20 Agustus 2013

BIMBINGAN TEKNIS HAKIM MILITER

SURAT PERINTAH DALAM RANGKA BINTEK SOP dan KEUANGAN WILAYAH HUKUM DILMILTI II JKT & DILMILTI III SBY

PEMBERITAHUAN HARI LIBUR NASIONAL DAN PEMBERIAN CUTI BERSAMA DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1434 H

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN

PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1434 H

Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Militer Seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 6 Juli 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung - Bogor. informasi selengkapnya unduh : surat pemanggilan peserta

PENYESUAIAN TUNJANGAN HAKIM DAN HAKIM ADHOC

ANALISIS JABATAN UNTUK UNTUK 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI SELURUH INDONESIA

PENYUSUNAN LAKIP

Pengumuman Alat Pengolah Data 2013

Perkara TK. Banding

Perkara Perbedaan Pendapat

PENGADUAN

Layanan Pengaduan

Search

SURAT EDARAN KADILMILTAMA

SURAT EDARAN : SE/06/III/2020  tentang PENYESUAIAN SISTEM KERJA HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DALAM UPCAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI-LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

lampiran

MENGAPA WBK WBBM ITU PENTING DAN BAGAIMANA MERAIHNYA

(Wilayah Bebas dari Korupsi - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

Langkah awal penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak kendala yaitu berupa penyalahgunaan wewenang, praktik KKN dan lemahnya pengawasan.  Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah ditetapkan 3 target pencapaian sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.  Adapun pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam upaya Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas (ZI) sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan Zona Integritas   melalui 2 tahap, yaitu pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Pada tahap pencanangan, deklarasi/pernyataan dilaksanakan melalui  Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Pimpinan unit kerja (minimal unit Eselon III). Kegiatan ini merupakan pernyataan bahwa   unitnya telah siap membangun ZI.  Pencanangan ini dilakukan oleh Unit yang seluruh pegawai telah menandatangani dokumen pakta Integritas.  Adapun pencanangan dilakukan secara terbuka. Tahapan selanjutnya yaitu proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang merupakan tindak lanjut dari pencanangan pembangunan ZI. Penerapan komponen pembangunan ZI sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK.  Dalam membangun ZI, pimpinan Unit Eselon I menetapkan calon unit kerja berpredikat WBK. Terdapat 2 jenis komponen yang harus dibangun oleh unit terpilih, yaitu komponen pengungkit yang masing-masing memiliki target yang ingin dicapai dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.  Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.  Melalui 6 komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.

PENILAIAN  ZI MENUJU WBK

Penilaian  ZI Menuju WBK dapat dilakukan oleh unit yang menjalankan fungsi kepatuhan internal pada Unit Eselon I, atau dengan pembentukan Tim Penilai Eselon I (TPEI). TPEI melibatkan  Sekretariat pada Unit Eselon I, dan unit yang menjalankan fungsi kepatuhan internal pada Unit Eselon I.   Penilaian mandiri oleh UKI/TPEI dilakukan dengan memperhatikan komponen penilaian sesuai PermenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 yaitu Komponen pengungkit (60%), dan Komponen hasil (40%).  Kedua komponen dimaksud tertuang secara lengkap pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang akan digunakan oleh UKI/TPEI untuk melakukan penilaian.

HAL-HAL YANG DIPERSIAPKAN OLEH UNIT YANG AKAN DILAKUKAN PENILAIAN

  1. Profil unit kerja dapat disajikan dalam bentuk power point dan video sehingga dapat memberikan informasi mengenai visi misi, proses bisnis yang dijalankan, sarana prasarana, inovasi yang dilakukan, penghargaan yang diperoleh, juga publikasi hasil survey kepuasan pelanggan dan pendapat mitra kerja.
  2. Pimpinan unit kerja harus menguasai keunggulan kantor dan tahu mengapa ikut dalam penilaian WBK/WBBM. Keikutsertaan itu BUKAN karena ditunjuk oleh kantor pusat tapi dari keunggulan yang dimiliki oleh kantor.
  3. Seluruh pegawai perlu diberikan pendalaman materi terkait hal-hal sebagai berikut :
  4. Peran pimpinan dalam memberikan contoh seperti  datang tepat waktu, aktif dalam rapat, dll.
  5. Budaya kerja, peningatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja
  6. Pelaksanaan sop masing-masing sesuai tugas dan fungsi masing-masing pegawai
  7. Penilaian kinerja pegawai
  8. Penggunaan teknologi informasi
  9. Petugas yang bertanggung jawab terhadap website
  10. Pola mutasi/rotasi pegawai khususnya internal kantor
  11. Pengembangan kompetensi pegawai, mekanisme diklat, pelaksanaan GKM/semangat pagi.

BEBERAPA SARAN :

Beberapa tips sehubungan dengan penilaian ZI Menuju WBK melalui pemenuhan dokumen yang dilakukan dengan Kertas Kerja Evaluasi dapat disampaikan sebagai berikut :

  1. Pemenuhan dokumen hendaknya disajikan dalam bentuk e-book dengan desain yang simple namun menarik.
  2. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk penilaian adalah dalam kurun waktu 2 tahun, misal penilaian tahun 2018, maka dokumen yang dipersiapkan adalah dokumen tahun 2017 dan 2018.
  3. Penjelasan dokumen yang harus disiapkan dapat dicermati pada Kertas Kerja Evaluasi Pembangunan dan Penilaian ZI Menuju WBK

Referensi :

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 (download)

Survei Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi merupakan salah satu upaya dan referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bangli Kelas II

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani..

Untuk memudahkan kami dalam pengolahan data Survey Indeks Persepsi Korupsi, maka kami menyediakan form survey elektronik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengisi form Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Bangli Kelas II.

Silahkan isi form Elektronik Survei melalui link dibawah ini (klik Gambar).

E-COURT PENGADILAN MILITER

KOMITMEN PELAYAN DILMILTAMA

PROFIL DILMILTAMA

MEDIA SOSIAL

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini660
mod_vvisit_counterKemarin842
mod_vvisit_counterMinggu ini1502
mod_vvisit_counterMinggu Lalu604
mod_vvisit_counterBulan ini2106
mod_vvisit_counterBulan Lalu0
mod_vvisit_counterAll days2106

We have: 3 guests, 5 bots online
IP Anda: 34.239.150.57
 , 
Hari ini: Apr 19, 2021
Visitors Counter

JAJAK PENDAPAT

Bagaimana menurut anda dengan adanya fasilitas web ini ?

DILMILTI I MEDAN & Jajarannya

  • DILMILTI I Medan
  • DILMIL I-01 Banda Aceh
  • DILMIL I-02 Medan
  • DILMIL I-03 Padang
  • DILMIL I-04 Palembang
  • DILMIL I-05 Pontianak
  • DILMIL I-06 Banjar Masin
  • DILMIL I-07 Balikpapan

DILMILTI II Jakarta & Jajarannya

  • DILMILTI II Jakarta
  • DILMIL II-08 Jakarta
  • DILMIL II-09 Bandung
  • DILMIL II-10 Semarang
  • DILMIL II-11 Yogyakarta

DILMILTI III Surabaya & Jajarannya

  • DILMILTI III Surabaya
  • DILMIL III-12 Surabaya
  • DILMIL III-13 Madiun
  • DILMIL III-14 Denpasar
  • DILMIL III-15 Kupang
  • DILMIL III-16 Makasar
  • DILMIL III-17 Manado
  • DILMIL III-18 Ambon
  • DILMIL III-19 Jayapura
Copyright © 2017 | Pengadilan Militer Utama. All rights reserved.